Update :Rabu, 15 April 2015
AD / ART Sudah Ditetapkan
AD / ART Sudah Ditetapkan
ANGGARAN DASAR
BAB I
BAB II
Pasal 3
Pasal 4
BAB III
Pasal 6
BAB IV
BAB V
Pasal 10
Pasal 11
BAB VI
Pasal 13
Pasal 14
Pasal 15
Pasal 16
Pasal 17
Pasal 18
Pasal 19
BAB VII
BAB IX
Untuk surat keluar yang dikeluarkan oleh Kepanitiaan Ikatan Mahasiswa Kabupaten Bengkayang di Malang (IMKAB) adalah sebagai berikut:
1.
Kode kapanitiaan (Sesuai
dengan urutan program kerja pengurus Ikatan Mahasiswa Kabupaten Bengkayang di Malang (IMKAB)). Contoh:
No
|
Kepanitiaan atau Kegiatan
|
Kode
|
1
|
Perayaan Natal
|
K.I
|
2
|
Paskah
|
K.II
|
3
|
Perpisahan
|
K.III
|
4
|
Dialog Interaktif
|
K.IV
|
5
|
Tournament Olahraga Per-Korwil
|
K.V
|
6
|
Temu Akrab (TA)
|
K.VI
|
7
|
Idul Fitri (Lebaran)
|
K.VII
|
8
|
Tournament Futsal
|
K.VIII
|
9
|
Pentas Seni dan Budaya
|
K.IX
|
10
|
Musyawarah Kerja (Musker)
|
K.X
|
2.
Kode-kode perihal
dalam surat
No
|
Jenis Surat
|
Kode
|
1
|
Surat Undangan
|
B.I
|
2
|
Surat Permohonan
|
B.II
|
3
|
Surat Peminjaman
|
B.III
|
4
|
Surat Dispensasi
|
B.IV
|
5
|
Surat Tugas/Delegasi
|
B.V
|
6
|
Surat Pernyataan
|
B.VI
|
7
|
Surat Pemberitahuan
|
B.VII
|
8
|
Surat Keputusan
|
B.VIII
|
9
|
Surta Pengajuan Proposal
|
B.IX
|
10
|
Surat Keterangan Aktif
|
B.X
|
11
|
Laporan Pertanggung Jawaban
|
B.XI
|
12
|
Surat Pengesahan
|
B.XII
|
BAB X
ANGGARAN RUMAH TANGGA
Pasal 23
Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar
ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga yang ditetapkan dan disahkan di
dalam MUBES/MUBESLUB.
BAB XI
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
Pasal 24
(1)
Ketentuan-ketentuan
dalam Anggaran Dasar ini hanya dapat diubah, ditambah atau dihapuskan oleh MUBES/MUBESLUB.
(2)
Keputusan perubahan
Anggaran Dasar harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah
suara yang sah pada waktu pemungutan suara yang dilakukan khusus untuk itu.
BAB XII
PEMBUBARAN ORGANISASI
Pasal 25
IMKAB hanya dapat dibubarkan oleh keputusan MUBES
yang diadakan khusus untuk maksud tersebut dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya
¾ (tiga perempat) dari jumlah anggota Pengurus Inti, Pengurus Korwil dan
disetujui oleh sekurang-kurangnya ¾ (tiga perempat) dari jumlah suara yang
dikeluarkan dengan sah dalam MUBES.
BAB XIII
PENUTUP
Pasal 26
(1)
Hal-hal yang tidak
atau belum diatur di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, akan
diatur dan diputuskan oleh Pengurus Inti serta ditetapkan dalam suatu Keputusan
Pengurus Inti.
(2)
Hasil ketetapan
dimaksud pada ayat (1) Pasal ini bersifat mengikat.
ANGGARAN RUMAH TANGGA
IKATAN MAHASISWA KABUPATEN BENGKAYANG DI
MALANG
(IMKAB)
ANGGARAN RUMAH TANGGA IMKAB HASIL MUBES I IMKAB
2013
BAB I
LAMBANG DAN MAKNA
Pasal 1
Lambang
Lambang Organisasi IMKAB diwujudkan dalam
bentuk gambar di bawah ini :
Pasal 2
Makna Lambang
Makna unsur-unsur
dalam lambang orgaisasi IMKAB adalah sebagai berikut:
1)
Sigma sebagai latar
pemersatu simbol dan tulisan
2)
Tulisan IMKAB dan kepanjangannya untuk
memperjelas identitas lambang.
3)
Angka 2013 merupakan tahun terbentuk dan
berdirinya organisasi ini.
4)
Buku sebagai simbol
mahasiswa/i
5) Perisai bersilangkan
tangkitn dan tombak yang diambil dari loggo PEMKAB Bengkayang sebagai simbol
identitas kabupaten asal.
6) Sepasang burung enggang gading dengan tungkai buah
tengkawang yang diambil dari maskot Provinsi KALBAR sebagai simbol
identitas provinsi asal.
7) Dua Bintang sebagai
simbol cita-cita para mahasiswa akan masa depan yang cerah dan cemerlang.
8)
Warna merah yang mendominasi sebagai simbol
semangat dan perjuangan.
Makna lambang
secara utuh:
Himpunan insan-insan
dengan dasar identitas daerah yang sama, kesamaan status sebagai mahasiswa/i, yang
saling mendukung untuk menuntut hak dan kewajibannya sebagai pelajar dan putra-putri
Daerah Bengkayang guna menggapai masa depan yang cerah dan cemerlang dalam satu
kesatuan semangat memperjuangan visi dan misinya tersebut melalui organisasi
yang dinamakan Ikatan Mahasiswa Kabupaten Bengkayang di Malang (IMKAB).
BAB II
KEANGGOTAAN
Pasal 3
Syarat-syarat Keanggotaan
(1)
Anggota IMKAB adalah
mereka sebagaimana termaksud dalam Pasal 8 Anggaran dasar IMKAB.
(2)
Setiap mahasiswa
Kabupaten Bengkayang di Malang dengan
sendirinya menjadi Anggota Biasa, kecuali mereka yang secara tertulis
menyatakan menolak.
Pasal 4
Kewajiban Anggota
Selain wajib memenuhi ketentuan dalam Anggaran
Dasar Pasal 8 Setiap Anggota biasa wajib untuk menyelesaikan kewajiban keuangan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pasal 5
Berakhirnya Keanggotaan
Keanggotaan berakhir karena:
(1)
Meninggal dunia.
(2)
Mengundurkan diri atas
permintaan sendiri secara tertulis.
(3)
Diberhentikan karena
pelanggaran AD/ ART IMKAB
BAB III
PENGURUS
Pasal 6
Persyaratan Pengurus
(1)
Pengurus IMKAB adalah
pribadi yang harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
1.
Anggota Biasa IMKAB.
2.
Anggota Luar Biasa IMKAB.
3.
Tidak kehilangan
haknya untuk dipilih dan memilih berdasarkan ketentuan organisasi.
(2)
Dalam waktu yang
bersamaan, seorang anggota biasa tidak diperbolehkan memegang jabatan rangkap
kepengurusan di Pengurus Inti dan Pengurus Korwil.
Pasal 7
Program Kerja
(1)
Pengurus Inti
menetapkan program kerjanya berdasarkan ketetapan-ketetapan MUBES
selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah Pengurus Inti
Lengkap terbentuk.
(2)
Pengurus Korwil
menetapkan program kerjanya selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari
kalender setelah terbentuk.
Pasal 8
Tata Kerja Kepengurusan dan Rapat Pengurus
(1)
Pengurus Inti dan
Pengurus Korwil selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah
terbentuk, harus sudah menyusun dan mensahkan berlakunya Tata Kerja
Kepengurusan yang berisi:
1.
Uraian tugas dan
tanggungjawab setiap anggota pengurus.
2.
Mekanisme organisasi
dan Tata Tertib Rapat Pengurus
(2)
Rapat Pengurus Inti
Harian diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 30 (tiga puluh) hari
kalender, sedangkan rapat Pengurus Inti Lengkap dan Pengurus Korwil diadakan
sekurang- kurangnya 1 (satu) kali dalam 90 (sembilan puluh) hari kalender.
Pasal 9
Penggantian Anggota Pengurus
(1)
Anggota Dewan Pengurus,
dinyatakan berhenti atau tidak dapat meneruskan jabatannya sampai akhir masa
kepengurusannya bilamana yang bersangkutan:
1.
Mengundurkan diri yang
dinyatakan secara tertulis
2.
Meninggal dunia.
3.
Tidak memenuhi
persyaratan sebagai Pengurus seperti yang dimaksud dalam Anggaran Rumah Tangga Pasal 6.
4.
Tidak dapat memenuhi
kewajibannya sebagai anggota Pengurus sesuai dengan Tata Kerja Kepengurusan
seperti yang dimaksud dalam Anggaran Rumah Tangga Pasal 8.
(2)
Bilamana oleh salah
satu sebab seperti tersebut dalam ayat 1 Pasal ini, Ketua Umum
berhalangan tetap, maka untuk melanjutkan sisa masa bakti tersebut Rapat Pengurus
Inti Lengkap yang khusus diadakan untuk itu dapat memilih penggantinya diantara
para Ketua Pengurus Inti.
(3)
Bilamana oleh salah
satu sebab seperti tersebut dalam ayat 1 Pasal ini, Ketua Pengurus Korwil
berhalangan tetap, maka untuk melanjutkan sisa masa jabatan tersebut Rapat Pengurus
Korwil yang khusus diadakan untuk itu dapat memilih penggantinya diantara Pengurus
Korwil yang ada.
(4)
Bilamana oleh salah
satu sebab seperti tersebut dalam ayat 1 Pasal ini, seorang anggota Pengurus
berhalangan tetap, maka Rapat Pengurus di tingkat yang bersangkutan dapat
menetapkan penggantinya, sejauh orang tersebut memenuhi syarat-syarat
kepengurusan seperti yang dimaksud dalam Anggaran Rumah Tangga pasal 6.
Rapat Pengurus sebagaimana yang dimaksud dalam
ayat 2, 3 dan 4 di atas harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 (setengah)
dari jumlah Pengurus Lengkap.
BAB IV
PEMILIHAN PENGURUS
Pasal 10
Cara Pemilihan
(1)
Pemilihan dilakukan
dengan cara langsung, bebas dan rahasia serta bertahap, yaitu:
1.
Di tingkat
Kepengurusan Inti.
1.
Tahap Pencalonan untuk
menghasilkan 6 (enam) nama calon dilakukan oleh masing-masing kelompok
wakil/utusan, yaitu kelompok Pengurus Inti, dan kelompok utusan Korwil di dalam
sidang MUBES. Masing – masing kelompok utusan menghasilkan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) nama sebagai calon
Ketua Umum.
2.
Tahap Pemilihan untuk
menghasilkan seorang Ketua Umum.
2.
Di tingkat Wilayah.
1.
Tahap pencalonan untuk
menghasilkan sebanyak-banyaknya 3 (tiga)
nama calon Korwil.
2.
Tahap Pemilihan untuk
menetapkan seoran Korwil.
(2)
Pelaksanaan Tahap Pemilihan
dalam Sidang MUBES dipimpin oleh Pimpinan Sidang MUBES.
(3)
Dalam Tahap Pemilihan
calon Ketua Umum/ Ketua Pengurus Korwil, setiap peserta berhak atas 1 (satu)
suara.
(4)
Tahap Pemilihan
dilakukan setelah Sidang MUBES menerima dan mensahkan laporan pertanggungjawaban
Pengurus Inti/ Pengurus Wilayah.
(5)
Tata cara pemilihan
diatur oleh Pimpinan Sidang yang harus dapat menjamin:
1.
Tingkat kerahasiaan
surat suara pemilih.
2.
Dapat dikontrol dan
dibuktikan bahwa surat suara yang dimaksud sudah diterima oleh Pimpinan Sidang.
3.
Dapat dihindari
penggunaan hak suara oleh yang tidak berhak.
4.
Cukup waktu bagi
pemilih untuk memasukkan surat suaranya.
Pasal 11
Calon dan Pencalonan
(1)
Setiap Utusan Korwil
maupun anggota Pengurus Inti yang hadir dalam MUBES berhak mengajukan seseorang
sebagai calon Ketua Umum melalui kelompok asal utusan masing-masing.
(2)
Setiap peserta MUBES
berhak mengajukan seseorang sebagai calon Ketua Pengurus Korwil.
(3)
Kriteria Calon Pengurus
Inti/ Korwil adalah sebagai berikut:
1.
Anggota Biasa dan
Anggota Luar Biasa IMKAB.
2.
Menyetujui
pencalonannya.
(4)
Untuk pemilihan Ketua
Umum, dari setiap kelompok utusan, yaitu kelompok Kelompok Pengurus Inti,dan Kelompok
Utusan Korwil, sebanyak-banyaknya 3 (tiga)
orang calon yang mendapat suara terbanyak pada proses pencalonan di kelompoknya
masing-masing, menjadi calon Ketua Umum.
(5)
Untuk pemilihan Ketua Pengurus
Korwil , 3 (tiga) orang calon yang mendapat suara pencalonan terbanyak pada
proses pencalonan menjadi calon Ketua Korwil.
Pasal 12
Serah Terima
(1)
Dalam waktu
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Ketua Umum, Pengurus
Inti IMKAB/ Pengurus Korwil sudah harus terbentuk dan dilaksanakan serah terima
kepengurusan dari Pengurus lama ke Pengurus terpilih.
(2)
Serah terima dimaksud
pada ayat 1 Pasal ini antara lain menyangkut pemindahan tanggung jawab yang
jelas dan sekurang-kurangnya mencakup:
1.
Keuangan organisasi.
2.
Inventaris organisasi.
Laporan Kegiatan Organisasi yang sedang
berjalan.
Pasal 13
Musyawarah
(1)
Kegiatan MUBES
dihadiri oleh Peserta dan Peninjau.
(2)
Peserta MUBES terdiri
dari :
1.
Utusan Pengurus Inti IMKAB.
2.
Pengurus/utusan yang
dikirim oleh Korwil sebanyak 3 (tiga) orang peserta tiap Korwil dengan membawa
surat mandat yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris.
(3)
Peninjau MUBES terdiri
dari undangan resmi dan anggota biasa yang berminat mengikuti MUBES.
Pasal 14
Penyelenggaraan,tempat dan biaya musyawarah
(1)
MUBES diselenggarakan
oleh Pengurus Inti/Pengurus Korwil dengan mengangkat Panitia MUBES yang terdiri
dari Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana.
(1)
Panitia Pengarah
bertugas mempersiapkan materi pembahasan, rancangan acara dan tata tertib
sidang, sedangkan Panitia Pelaksana bertugas menyelenggarakan kegiatan fisik MUBES
dan Pemilihan Pengurus.
(2)
Tempat
diselenggarakannya MUBES ditentukan oleh Pengurus Inti/ Pengurus Korwil.
(3)
Biaya penyelenggaraan MUBES
diatur dan dipertanggungjawabkan oleh Pengurus Inti/ Pengurus Korwil.
(4)
Pemberitahuan
Penyelenggaraan MUBES harus sudah disampaikan secara tertulis oleh Pengurus
Inti/ Korwil dengan menyebut tempat dan acara MUBES selambat-lambatnya 30 (tiga
puluh) hari kalender sebelumnya. Untuk MUBES pemberitahuan disampaikan melalui Pengurus
Korwil.
Pasal 15
Pimpinan sidang, Acara dan Tata Tertib Sidang
(1)
Pimpinan Sidang pada MUBES
dipilih oleh Sidang MUBES yang dipimpin Panitia Pengarah.
(2)
Pimpinan Sidang MUBES
terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota, seorang Sekretaris merangkap
anggota dan seorang anggota lainnya.
(3)
Acara dan Tata Tertib
Sidang MUBES harus disahkan oleh sidang MUBES.
Pasal 16
MUBESLUB.
(1)
MUBESLUB seperti yang
dimaksud dalam Anggaran Dasar Pasal 12 ayat 6 dapat diselenggarakan bilamana
memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut:
1.
Diputuskan melalui
Rapat Pengurus Inti Lengkap yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per
tiga) dari jumlah Anggota Pengurus.
2.
Diusulkan melalui RAKER
yang diputuskan oleh suatu sidang RAKER yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 Pengurus
Korwil.
3.
Diusulkan oleh
sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) dari jumlah Pengurus Korwil atau 1/2
(setengah).
(2)
MUBESLUB tersebut
harus diselenggarakan oleh Pengurus Inti IMKAB selambat-lambatnya 90 (sembilan
puluh) hari kalender setelah usul yang memenuhi ketentuan ayat 1 Pasal ini
diterima.
(3)
Bilamana setelah 90
(sembilan puluh) hari kalender Pengurus Inti tidak menyelenggarakan MUBESLUB
itu, maka yang mengusulkan penyelenggaraan tersebut dapat membentuk Panitia
yang diperlukan untuk menyelenggarakan MUBESLUB.
BAB V
KEKAYAAN DAN PENGELOLAANNYA
Pasal 17
Harta Kekayaan
(1)
Harta Kekayaan IMKAB
diperoleh dari:
1.
Iuran Wajib anggota
yang dibayarkan setiap Bulan atau 6 (enam) Bulan sekaligus
2.
Penghasilan dari Dana
Abadi.
3.
Usaha-usaha lain yang
tidak bertentangan dengan undang-undang, peraturan dan norma kesusilaan.
4.
Sumbangan perorangan
yang tidak mengikat.
(2) Dana Abadi IMKAB
adalah dana yang dibayar sejak awal bergabung menjadi anggota ( uang
pendaftaran )
(3) Kriteria dan besarnya
iuran bulanan Anggota Biasa untuk pertamakalinya ditetapkan dalam MUBES untuk
berikutnya dapat ditinjau kembali dalam RAKER Inti
(4) Usaha-usaha lain untuk
memperoleh dan mengembangkan dana seperti yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar
Pasal 6 dapat dilakukan dengan persetujuan dan dilaporkan kepada Pengurus Inti.
Pasal 18
Pengelolaan Kekayaan
(1)
Pengurus Inti dan Pengurus
Korwil wajib mengelola seluruh harta kekayaan IMKAB selama masa baktinya.
(2)
Keputusan untuk
memindahkan hak milik, menggadaikan atau menjaminkan baik harta bergerak
ataupun tidak bergerak milik organisasi harus diputuskan didalam Rapat Pengurus
Inti Lengkap yang dihadiri sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) dari Anggota
Pengurus.
(3)
Dalam hal terjadi
pembubaran organisasi seperti yang dimaksud dalam Anggaran Dasar Pasal 23, maka
MUBESLUB langsung menetapkan perihal pemindahan harta IMKAB.
BAB VI
PEMBUKUAN
Pasal 19
Pembukuan
(1)
Tahun buku organisasi IMKAB
dimulai tanggal 1 Januari dan ditutup tanggal 31 Desember.
(2)
Seluruh pemasukan dan
pengeluaran uang harus dibukukan sesuai dengan norma akuntansi yang berlaku.
(3)
Pengurus Inti
menetapkan Akuntan Publik untuk melakukan pemeriksaan (audit) pembukuan
organisasi IMKAB.
(4)
Audit pembukuan Pengurus
Inti dilakukan pada setiap akhir tahun pembukuan.
BAB VII
PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
Pasal 20
Syarat Perubahan
(1)
Anggaran Rumah Tangga
atau bagian dari Anggaran Rumah Tangga hanya dapat diubah oleh MUBES/ MUBESLUB.
(2)
Ketentuan-ketentuan
yang diperlukan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana ditetapkan dalam
Anggaran Dasar Pasal 22 berlaku juga untuk perubahan terhadap Anggaran Rumah
Tangga.
(3)
Keputusan perubahan
Anggaran Rumah Tangga harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per
tiga) jumlah suara yang hadir dalam MUBES/ MUBESLUB tersebut.
Pasal 21
Pengesahan Perubahan
(1)
Anggaran Rumah Tangga IMKAB
disahkan untuk pertama kalinya dalam rapat IMKAB di Malang tanggal ….. November
2013.
BAB VIII
PENUTUP
Pasal 22
1.
Hal – hal yang belum diatur dalam Anggaran
Rumah Tangga akan diatur dan ditetapkan dalam persetujuan atau rapat anggota
kecil (peraturan organisasi) atau keputusan pengurus yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar /
Anggaran Rumah Tangga.
2.
Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga
hanya dapat diatur dalam musyawarah bersama Ikatan Mahasiswa Kabupaten Bengkayang (IMKAB) di Malang.
3.
Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak
tanggal ditetapkannya.
4.
Semua ketentuan dan peraturan yang
bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga ini dinyatakan tidak berlaku.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar